Hati-hati Bangkai Kapal

No_paul PUNK

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Empat bangkai kapal  dibiarkan di sekitar pelabuhan, persisnya di sebelah timur Pelabuhan Lewoleba, Selasa (1/11/2011). Satu dari empat bangkai kapal itu berlabuh agak ke laut. Kapal-kapal yang hendak berlabuh di sekitar Pelabuhan Lewoleba pun mesti hati-hati menghindari kemungkinan tabrakan dengan bangkai kapal tersebut.

Pantauan Pos Kupang, material beberapa badan kapal motor yang terlepas dari bodinya sudah karat. Tertanam di pasir pantai, tidak jauh dari dermaga sandaran kapal cepat, Fantasi Ekspres dan Bunda Maria Ekspres. Satunya lagi tertambat di sekitar berlabuhnya perahu nelayan. Sedangkan satunya lagi agak jauh ke timur dari arah pelabuhan laut Lewoleba.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lembata, Robert Ery Suciadi mengatakan, pengelolaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan wilayah sekitar pelabuhan itu menjadi tanggung jawab pengelola pelabuhan dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lembata.

Menurut Robert, wilayah pelabuhan itu sudah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sebagai syarat sebelum dikeluarkan izin. Terkandung di dalamnya rencana pelabuhan terkait dengan pengelolaan lingkungan  hidup. Karena itu, dinas perhubungan sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelabuhan, juga bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pemantauan keadaan lingkungan di sekitarnya.

“Dinas perhubungan itu punya kewajiban untuk mengelola lingkungan. Bagaimana keindahan, kebersihan  dan kenyamanan masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar pelabuhan,” jelas Robert.

Pemkab Lembata Kutuk Pembunuh TKI di Johor

No_paul PUNK

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

TRIBUNNEWS.COM, LEMBATA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata, NTT mengutuk keras kasus pembunuhan yang menimpa  Petrus Dori Deona (59), warga Desa Labalimut, Kecamatan Nagawutun, Lembata yang tewas di Johor Bahru, Kamis (22/9/2011).

“Jika benar TKI itu mati dibunuh, Pemkab  Lembata mengutuk aksi keji ini. Itu merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Kita sangat mengharapkan profesionalisme Kepolisian Diraja Malaysia dalam mengusut kasusnya.”

Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun mengatakan hal ini ketika  dihubungi Pos Kupang.com di Lewoleba, Rabu (24/9/2011) siang.

Menurut Mado Watun, untuk memastikan motif kematian korban, maka pemerintah dan masyarakat Lembata sangat mengharapkan  pada Kepolisian Diraja Malaysia untuk mengusutnya.

“Katanya polisi Malaysia sedang menyelidiki kasusnya. Kita berharap kasus ini bisa diungkap agar dapat diketahui apa motifnya. Apakah dibunuh atau tidak,” katanya.

Mengenai permintaan keluarga melalui Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H,  di Jakarta agar jenazah korban dipulangkan ke kampung halaman, Wabup Mado Watun mengatakan, Pemda Lembata sangat mendukung dan akan memfasilitasi ketika jenazahnya tiba di Lembata.

“Kita akan coba bangun komunikasi dan akan fasilitasi jika jenazahnya tiba di sini,” katanya sambil mengatakan akan meminta dinas teknis untuk mengecek perkembangan  kasus ini.

Seperti diberitakan, Petrus Dori Deona (59), salah satu TKI di Johor Bahru, Malaysia Barat  ditemukan tewas pada hari Kamis (22/9/2011) sekitar pukul 18.00 waktu setempat di tempat tinggalnya di Kulai Johor.

Saat ditemukan seorang temannya, pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dari luar. Sejumlah kerabat melalui Petrus Bala Patyiona, S.H, di Jakarta meminta agar pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri RI memulangkan jenazah korban ke kampung halamannya.

Almarhum adalah petani yang sudah 20-an tahun merantau di Malaysia Barat untuk menafkahi keluarga di kampung. Dia adalah suami dari Bernadeta Barek dan ayah dari Kristoforus Padak Deona, Yohanes Boli Deona dan Maria Peni Deona. Istri dan anak-anak kini menetap di Desa Labalimut.

Hati-hati Dengan Proses Tender Proyek Tahun 2011 di Lembata

No_paul PUNK

Proses pelelangan proyek pembangunan di Kabupaten Lembata tahun anggaran 2011 diduga terbungkus rapi praktek kolusi dan nepotisme.

Demikian Anggota Badan Anggaran DPRD Lembata, Anton Gelat, kepada wartawan di kantor DPRD Lembata, Selasa, (27/9/2011) siang. Menurut Gelat, dari hasil pelelangan itu terbaca secara jelas ada monopoli dalam penetapan pemenang.

“Fakta itu dapat dilihat dari tampilnya satu kontraktor sebagai pemenang di beberapa paket pekerjaan milyaran rupiah,” katanya.

Gelat mencontohkan, proyek pengadaan alat-alat pertanian pada Badan Ketahananan Pangan dan Penyuluhan Pertanian  (BKP3) Kabupaten Lembata, senilai Rp 1 miliar lebih, proyek pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata senilai Rp 2,6 milyar lebih dan juga proyek Hot mix senilai Rp 8,5 milar lebih, hanya satu kontraktor saja yang memenangkannya.

Selain itu, demikian Gelat, ada kejanggalan lainnya yakni satu kontraktor menggunakan tiga bendera yang berbeda pada saat pendaftaran tender. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan presiden (perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Atas fakta-fakta tersebut, selaku anggota Badan Anggaran DPRD, Gelat menegaskan, akan segera meminta pimpinan DPRD untuk memanggil Bupati Lembata guna mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi semua proses pelelangan itu sesuai dengan mekanisme yang ada di lembaga DPRD.

“Dan secara pribadi dan juga anggota badan anggaran saya siap melaporkan persoalan ini kepada pihak kepolisian dan juga ke KPK,” tegasnya.

Hari Pertama Memimpin Lembata Yentji-Viktor Minta Izin Leluhur

No_paul PUNK

Add caption

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Hari pertama,  Jumat (26/8/2011), setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lembata, Kamis (25/8/2011), Eliaser Yentji Sunur dan Viktor Mado Watun, tidak langsung bekerja di kantor. Keduanya melakukan ritual adat “pembersihan” sekaligus meminta izin kepada leluhur sebelum menempati rumah jabatan bupati dan wakil bupati. Sebelumnya, selama 10 tahun kepemimpinan Ande Manuk, rumah jabatan bupati dan wakil tidak pernah dihuni.

Seperti disaksikan Pos Kupang, Jumat (26/8/2011), Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, bersama istrinya tiba di kantor bupati sekitar pukul 07.00 wita.  Eliaser tidak masuk kantor tetapi menuju rumah jabatan (rujab) bupati yang selama 10 tahun terakhir tidak pernah dihuni. Sebelumnya rujab ini dialihfungsikan menjadi ruangan kerja Humas Setda Lembata dan ruangan lainnya sebagai tempat kerja Ande Manuk untuk melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai bupati.

Sekitar pukul 07.30 wita, Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun, bersama istri tiba di kantor itu menggunakan mobil dinas EB 6 F. Keduanya (bupati dan wakil bupati) sama-sama tidak masuk ruangan kerja masing-masing.

Ritual “pembersihan” rumah jabatan ini dilakukan dengan menyembelih seekor babi warna hitam di salah satu ruangan. Babi yang dipotong itu dibawa keliling rumah jabatan, kemudian darahnya dicampur dengan air kelapa muda lalu dipercikan kepada bupati dan wakil bupati.
Usai “pembersihan” rujab bupati, dilanjutkan ‘pembersihan’  rujab wakil bupati yang sudah lima tahun terakhir dibiarkan kosong di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur.
Seremoni adat ini dihadiri sejumlah tokoh masyakarat Lembata, antara lain Lorens Hadung Boleng, Ansel Rewot, Muhammad Siong, Stanis Kapo Lelangwayan, Petrus Gute Betekeneng dan mantan Penjabat Bupati Lembata, Piter Boliona Keraf.
Dalam ritual pembersihan rujab itu, bupati dan wakil bupati diberi peneguhan oleh Petrus Gute Betekeneng bahwa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lembata, Yentji dan Viktor harus mendiami rumah rakyat itu.
“Rumah ini dibangun secara gotong royong oleh masyarakat Lembata namun selama 10 tahun tidak dihuni. Karena itu, bupati dan wakil bupati harus tinggal di rumah dinas bersama para leluhur Lewotanah untuk melayani semua masyarakat Lembata,” pesan Petrus Gute Betekeneng.
Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, mengatakan, rumah jabatan itu akan dihuninya bersama keluarganya. “Rumah ini akan saya tinggal, tapi bukan rumah saya sendiri, melainkan rumah kita bersama,” katanya.

Mengenai semangat Statemen 7 Maret 1954 oleh Petrus Gute Betekeneng, Bupati Sunur mengatakan, pihaknya  menginginkan agar Lembata menjadi daerah otonom yang bebas dari kemiskinan, keterbelakangan dan perpecahan. “Otonomi Lembata sudah kita peroleh sejak tahun 1999.
Tinggal kesejahteraan rakyat yang perlu kita kejar demi Lewotana  Lembata yang berkarakter dan punya daya saing,” tegasnya.
Menurut Piter Boliona Keraf, seremoni adat harus dimaknai sebagai “permintaan izin” kepada leluhur agar bupati dan wakil bupati dapat mendiami rumah jabatan guna memimpin Lembata.
“Bagi orang Lembata, rumah jabatan itu seperti rumah adat. Jadi, kita harus minta permisi sebelum masuk dan tinggal di rumah itu sekaligus meminta perlindungan dari leluhur agar bupati dan wakil bupati bersama keluarga yang tinggal di rumah itu selalu sehat dan mendapat kekuatan untuk memimpin Lembata,” jelas Boliona Keraf.